SUARA INDONESIA, SITUBONDO - Komisi IV DPRD Situbondo, Jawa Timur, mendorong pemkab setempat mempunyai layanan jaminan kesehatan yang bermartabat. Salah satu yang harus dilakukan adalah mencapai cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC).
Anggota Komisi IV DPRD Situbondo, Tolak Atin mengatakan, alasan Pemkab Situbondo harus memenuhi target UHC, karena BPJS dikelola oleh badan penyelenggara kesehatan nasional. Artinya, pelayanan bagi peserta BPJS benar-benar dikontrol sampai bawah. Ini untuk memastikan pasien BPJS mendapat pelayanan kesehatan yang layak.
"Ini sudah kami buktikan. Ketika kami cek dan turun ke bawah dengan pihak BPJS, pelayanannya memang ada indikator-indikatornya, sehingga tahu jika ada layanan rumah sakit yang tidak layak,” ujarnya, Senin (20/11/2023).
“Dan ketika itu diketahui, pihak BPJS langsung minta rumah sakit agar segera memperbaiki. Seperti misalnya kamar yang ditempati itu ada yang bolong atau kotor, termasuk layanan-layanan kesehatan lainnya," imbuhnya.
Menurut Tolak Atin, BPJS Kesehatan kontribusinya ke Situbondo cukup besar. Karena anggaran yang dikeluarkan per tahun mencapai Rp 130 miliar. Meski demikian, kontribusi yang diberikan oleh Pemkab Situbondo tak sebanding. Hanya sekitar Rp 50 miliar hingga Rp 60 miliar saja.
"Kalau Pemkab Situbondo itu nampu mengoreksi diri, seharusnya malu kepada pihak BPJS. Makanya kami mendorong bagaimana Pemkab Situbondo bisa mencapai UHC,” paparnya.
Dia mengungkapkan, saat ini Kabupaten Situbondo hanya butuh 40 ribu peserta BPJS untuk mencapai 90 persen dari jumlah penduduk di kabupaten setempat. Ketika jumlah ini sudah terpenuhi, kata Tolak Atin, maka Situbondo otomatis bisa mencapai UHC.
"Kalau UHC ini dijalankan, pelayanan kesehatan di Situbondo akan semakin maksimal. Karena meski biaya (berobat) lebih dari Rp 10 juta (tiap pasien) masih tetap dilayani. Dan program UHC ini sulit untuk dimainkan anggarannya,” bebernya.
Sebenarnya, Pemkab Situbondo memiliki layanan kesehatan khusus bagi warga miskin. Program tersebut diberi nama Sehati. Hanya saja, Tolak Atin mengkritisi kebijakan itu. Selain cakupannya yang kurang merata, anggaran program Sehati juga dikhawatirkan ada kebocoran.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Situbondo dr Sandy Hendrayono, belum menanggapi upaya konfirmasi suaraindonesia.co.id. Saat dihubungi sekitar pukul 14.39 Wib melalui sambungan telepon selulernya, ia tidak merespons. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Syamsuri |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi