SITUBONDO - Alokasi pupuk bersubsidi Kabupaten Situbondo tahun 2023 mendapat jatah dari pemerintah sebanyak 51.514 ton. Itu terdiri dari dua jenis pupuk yaitu urea sebanyak 30.626 ton dan Ponska sebanyak 20.889 ton.
Dari dua jenis pupuk disubsidi yang disediakan oleh Pemerintah ini semuanya untuk masyarakat Kabupaten Situbondo.
Bupati Situbondo H. Karna Suswandi mengatakan mengatakan, jika dibandingkan dengan kuota pupuk subsidi tahun 2022, terdapat penambahan sebanyak 8.427 ton di tahun ini.
"Pada tahun 2022 lalu, kuota pupuk bersubsidi kita berjumlah sebanyak 43.087 ton. Jadi ada penambahan pupuk bersubsidi sebanyak 8.427 ton dengan luasan jumlah areal yang akan ditanami seluas 65.243 hektar," jelasnya.
Jumlah ini, lanjut Bung Karna sapaan akrabnya, jika dibanding dengan tahun lalu tentu saja ini sudah merupakan kecukupan, kalau para petani setempat benar-benar menggunakan pupuk berimbang.
"Tetapi masyarakat kalau hanya menggunakan pupuk urea saja ini tidak akan bisa menjadi penyelesaian karena bagaimanapun juga kebutuhan pupuk per hektarnya yaitu memerlukan di atas 2,5 kwintal sebagaimana yang dianjurkan oleh Pemerintah," terangnya.
Nah, untuk memenuhi kebutuhan pupuk para petani, Bung Karna berharap agar masyarakat menggunakan pupuk secara berimbang.
"Kalau petani mengunakan pupuk berimbang, pupuk ini tidak akan langka atau habis karena sudah disediakan sesuai dengan anjuran pemerintah yang ada," katanya.
Ia menjelaskan, alasan pupuk selalu berkurang di akhir musim tanam. Menurutnya, itu karena jatah pupuk urea petani di musim taman pertama dan keduanya sudah diambil habis.
"Sehingga saat di musim tanam ketiga tidak ada pupuk, apa lagi pupuk ponska tidak diambil sama sekali," jelasnya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada petani agar memanfaatkan pupuk bersubsidi yang ada. Sehingga upaya pemerintah untuk menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi itu benar benar bisa dinikmati oleh petani secara keseluruhan.
Agar distribusi pupuk subsidi lancar, pemkab Situbondo akan mewajibkan pemilik kios yang ada untuk memampangkan nama kelompok tani dan anggotanya yang berhak membeli pupuk di kios tersebut.
"Dengan demikian semakin jelas, siapa dan untuk siapa pupuk bersubsidi ini. Jika nanti hingga bulan Maret tidak memampangkan nama kelompok tani, maka nanti kita sanksi dan kita cabut ijinnya sehingga tidak bisa mengoperasikan dari pupuk pupuk yang ada," tegasnya.
Tak hanya itu, Bung Karna berharap pihak distributor juga bekerja secara baik. Sehingga distribusi pupuk akan sesuai dengan masa taman yang ada.
"Ini perlu dilakukan sebagai pembelajaran agar masyarkat bisa menggunakan pupuk secara berimbang, sehingga petani tidak hanya mengambil ureanya saja akan tetapi pupuk Ponska nya juga diambil. Kalau ini semua diambil, saya yakin ketersediaan pupuk di Situbondo bisa memenuhi kebutuhan petani," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Syamsuri |
| Editor | : Moh.Husnul Yaqin |
Komentar & Reaksi