JAKARTA – Keterangan yang disampaikan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Fraksi PKB di Komisi VI DPR RI, Ir. HM. Nasim Khan melalui pesan WhastApp menjelaskan, bahwa pihaknya mengapresiasi Badan Usaha Negara (BUMN) yang telah memberikan pendapatan ke Negara dalam bentuk dividen sebesar Rp 377,8 triliun dan pajak senilai Rp 1.518,7 triliun selama periode 2010-2019, Rabu (17/2/2021).
Namun demikian, kata Nasim Khan, sumbangan BUMN baik dalam bentuk deviden maupun pajak pada negara tersebut belum cukup ideal. Sebab, dari 142 perusahaan milik pemerintah itu, masih banyak perusahaan yang mengalami kerugian. "Saya mengapresiasi BUMN yang sudah setor dividen ke Negara sebanyak Rp377,8 triliun dan penerimaan pajak BUMN Selama 2010-2019 sebesar Rp.1,518,7 Triliun. Namun, setoran tersebut, saya anggap belum ideal," tegas Nasim Khan, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB.
Menurut anggota DPR RI yang diusung dari PKB, Dapil Situbondo-Bondowoso-Banyuwangi ini menegaskan, bisa dikatakan ideal dan membahagikan itu, apabila 142 BUMN tersebut sudah memberikan pendapatan yang sesuai dengan target dan memberikan pajak yang maksimal dan kemudian tidak ada ada perusahaan yang masih mengalami kerugian.
“Tercatatat pendapatan yang diraih dari seluruh BUMN hingga akhir November 2019 mencapai Rp 210 triliun, tepatnya 76 persen dari total Rp 210 triliun dan hanya disumbangkan dari 15 perusahaan BUMN. Sedangkan, perusahaan lain belum optimal pendapatannya. Diketahui, sejumlah perusahaan pemerintah ini masih mengalami kerugian pada tahun 2019. Diantaranya, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Indofarma (Persero) Tbk, PT PAL Indonesia (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Kertas Leces (Persero),” beber Nasim Khan.
Oleh karena itu, sambung Anggota DPR RI yang di usung PKB ini, meminta kepada Menteri Erick Thohir dan jajarannya untuk bekerja lebih keras lagi agar perusahaan BUMN bisa memperoleh hasil yang maksimal atau ideal. "Kementerian BUMN harus bekerja lebih keras untuk memaksimal BUMN-BUMN supaya lebih optimal dalam memberikan laba yang lebih banyak ke Negara," tegasnya.
Ketika disinggung soal patokan target nilai deviden BUMN pada tahun 2021 yang mematok sebesar Rp26,1 triliun, Nasim menganggap hal tersebut sangat wajar. Karena, saat ini semua sektor usaha mengalami dampak penurunan akibat pandemi COVID-19. "Masa pandemik merupakan masa yang berat perusahaan untuk bisa bertahan dilevel aman," tuturnya.
Untuk target deviden BUMN pada tahun 2021, Nasim Khan, optimis Perusahaan BUMN bisa mencapai target yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan. Apalagi, latar belakang Menteri BUMN, Erick Thohir merupakan pengusaha yang berpengalaman dan handal. "Semoga Pandemi COVID-19, tidak menjadi suatu hambatan bagi BUMN-BUMN untuk terus berkarya dan berprestasi dalam menciptakan strategi-strategi yang handal dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang saat ini lagi memprihatinkan," harapnya.
Nasim Khan juga berharap, BUMN-BUMN akan terus bekerja keras dan mempunyai inovasi-inovasi yang terupdate untuk mendongkrak laba perusahaan lebih optimal. “Sebagai mitra Kementerian BUMN, Komisi VI DPR RI telah memberikan dukungan kepada perusahaan-perusahaan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan anggaran,” kata anggota DPR RI dua periode ini.
Komisi VI DPR RI, imbuh Nasim Khan, sudah melakukan agenda rapat kerja kepada Menteri BUMN terkait adanya tambahan anggaran kepada BUMN-BUMN yang terdampak Pandemi COVID-19 ini. Pemerintah telah menyuntik dana sebanyak Rp 75,94 triliun di tahun lalu kepada beberapa perusahan di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara," ujarnya.
Lebih lanjut, Nasim Khan mengatakan, pada realisasi investasi pemerintah telah memberikan dukungan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepanjang tahun 2020 lalu mencapai Rp75,94 triliun. Dari total tersebut, Rp56,288 triliun merupakan dukungan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dan sebesar Rp19,65 triliun dalam bentuk pinjaman Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Dukungan dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) itu diberikan kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp.5 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) sebesar Rp.1,75 triliun, PT Permodalan Nasional Madani sebesar Rp.1 triliun, PT Hutama Karya sebesar Rp.3,5 triliun, PT Geo Dipa Energi sebesar Rp.700 miliar, LPEI sebesar Rp.5 triliun dan dukungan PMN non tunai kepada PT BPUI (Persero) sebesar Rp268 miliar,” pungkas Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi