SITUBONDO, Suaraindonesia.co.id- Rapat paripurna pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023, menghangat. Sejumlah fraksi menyoroti kinerja eksekutif. Mulai soal pengurangan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) hingga kelangkaan pupuk bersubsidi.
Koalisi Indonesia Maju (KIM), gabungan Partai Demokrat dan Gerindra, menjadi salah satu fraksi yang menyoroti hal itu. Surat perintah pengurangan anggaran di masing-masing OPD yang dikeluarkan Sekda Situbondo, dinilainya menjadi kebijakan yang kontradiktif. Karena pendapatan daerah naik Rp 32 miliar lebih, dari sebelum perubahan yang tercatat Rp 1,7 triliun lebih.
KIM menilai, pengurangan anggaran itu berdampak negatif. Lantaran banyak kegiatan OPD yang tidak berjalan. “Bagaimana kita mau menumbuhkan ekonomi secara merata ketika kegiatan OPD berkurang dan hanya fokus kepada infrastruktur yang banyak dikerjakan dari luar daerah,” demikian catatan Fraksi KIM.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, juga menyampaikan hal serupa. Mereka mempertanyakan kebijakan pengurangan belanja pegawai sebesar Rp 47,3 miliar itu. Fraksi PKB meminta ada rasionalisasi atas pengurangan itu, sehingga tidak berdampak terhadap menurunnya kinerja Aparatur Sipil Negara Kabupaten Situbondo.
Lebih lanjut, Fraksi PKB juga menyoroti kelangkaan stok pupuk subsidi. Mereka meminta Pemkab Situbondo membuat terobosan atau inovasi. Terlebih, ke depan kuota pupuk bersubsidi makin berkurang yang imbasnya akan menyulitkan petani mendapatkan pupuk. Inovasi ini dibutuhkan agar para petani di Situbondo tidak selalu berorientasi kepada penggunaan rabuk kimia.
Bupati Situbondo Karna Suswandi absen dalam paripurna itu. Ia diwakili Wakil Bupati Situbondo Nyai Khoirani. Dia menjelaskan, total pendapatan daerah pada Raperda PAPBD Tahun 2023 hampir menyentuh Rp 1,7 triliun lebih. Pendapatan tersebut berasal dari PAD sebesar Rp 252 lebih dan pendapatan transfer Rp 1,5 triliun lebih.
Sedangkan untuk belanja PAPBD Tahun 2023 Kabupaten Situbondo, totalnya mencapai hamper Rp 2 triliun. Untuk belanja operasi sebesar Rp 1,3 triliun lebih dan belanja modal yang mencapai Rp 345 miliar lebih.
“Belanja modal itu di dalamnya terdapat untuk pembangunan, jalan, irigasi, tanah, bangunan, peralatan mesin, serta belanja modal aset,” jelasnya.
Selain itu, sambung Khoironi, juga ada belanja tidak terduga sebesar Rp 3,7 miliar lebih, belanja transfer Rp 247,9 miliar. Sementara penerimaan pembiayaan sebesar Rp 256 lebih yang merupakan perkiraan berdasarkan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2022. “Serta untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp 40 miliar," paparnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Syamsuri |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi