SITUBONDO, Suaraindonesia.co.id - Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di Situbondo evaluasi semua pihak. Hal ini, terkait serapan anggaran daerah yang dinilai masih rendah. Pemkab pun diminta terus menggejot belanja untuk publik.
Hal itu terungkap dalam pertemuan Komisi III DPRD Situbondo bersama sejumlah organisasi masyarakat yang fokus pada kebijakan publik, Selasa (11/07/2023) malam.
Perwakilan organisasi masyarakat di Situbondo Amir Mustafa menyebutkan hingga sampai semester II bulan Juli 2023 serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Situbondo masih berkisar di angka 30 hingga 45 persen.
"Ini tentu membuat keprihatinan dan kekhawatiran masyarakat, soal sistem tata kelola keuangan, itu selain reward juga ada panismen yang diberlakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kita tidak mau Pemkab Situbondo menerima sanksi panismen terkait dengan tata keuangan yang tidak tepat waktu ini, yang akibatnya berdampak terhadap pengurangan pendapatan di APBD," kata Amir Mustafa.
Mustafa—sapaanya mengatakan, APBD punya nilai sangat penting bagi masyarakat sehingga peran DPRD dalam pengawasan harus lebih digiatkan. Karena tata kelola keuangan juga diatur dalam regulasi undang-undang dari pusat hingga daerah.
"Padahal tujuan dari belanja daerah yang terangkum dalam APBD, tujuan utamanya adalah overhead social cost sebagai penggerak ekonomi lokal, kalau seperti ini caranya bagaimana bisa untuk menggerakkan, apalagi DPRD yang punya kewenangan mengawasi hanya duduk-duduk di meja saja," jelasnya.
Mustafa menegaskan, jika persoalan rendahnya serapan anggaran tidak ada langkah konkret dan cepat dari Pemkab Situbondo akan menghambat perputaran ekonomi masyarakat yang sedang berjalan dengan baik.
Meskipun persoalan ini terjadi karena belanja daerah menggunakan sistem pengadaan menggunakan sistem E-katalog, yang sebelumnya dengan sistem lelang.
"Ini membuat sesuatu yang baru dan butuh persiapan persiapan termasuk instrumennya perlu dipikirkan, kalau kita amati hari ini, seakan akan sistem yang digunakan dipaksakan dan ini menjadi problem, terutama pengguna barang dalam hal ini Pemkab yang tersebar di OPD termasuk PPKOM," terangnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Situbondo Arifin mengaku terdapat sejumlah pekerjaan infrastruktur yang terlambat sehingga serapan anggaran daerah rendah. Ia menyatakan akan melakukan pertemuan dengan pihak Pemkab Situbondo sebagai tindaklanjut.
"Komisi III DPRD Situbondo dalam waktu dekat akan melakukan hearing dengan OPD terkait, supaya bisa bisa memastikan dan mengetahui kendalanya seperti apa, sehingga terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan infrastruktur," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Syamsuri |
| Editor | : Irqam |
Komentar & Reaksi