SITUBONDO, Suaraindonesia.co.id- Anggota Komisi III DPRD Situbondo, Jawa Timur, Lailatil Qutsyiah, memberikan catatan terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten setempat, terkait rencana renovasi Alun-Alun Besuki. Karena dalam perjalanannya, Komisi III merasa tidak pernah dilibatkan.
Politisi yang akrab disapa Lilik ini meminta agar DLH Situbondo memberikan ruang aspirasi, khususnya kepada warga Besuki. Terlebih, rencana renovasi alun-alun yang semula akan dilakukan tahun ini, ditunda pada 2024 mendatang.
Pihaknya berharap, renovasi Alun-Alun Besuki bisa menyesuaikan dengan bangunan bersejarah di sekitarnya. “Sebab, di sekitar alun-alun terdapat bangunan bekas Kantor Karesidenan dan Kantor Kawedanan Besuki," ujarnya, saat ditemui di Gedung DPRD Situbondo, Selasa (19/09/2023).
Lebih lanjut Lilik menjelaskan, dalam perencanaan renovasi Alun-Alun Besuki, DLH tidak pernah melibatkan Komisi III DPRD Situbondo.
"Tak ada pembicaraan apapun dengan DPRD. Tahu-tahunya sudah ada video sosialisasi layout-nya. Di mana dalam video itu menggunakan desain kerajaan. Ini kan sudah tidak nyambung dengan bangunan bersejarah di sekitar Alun-Alun Besuki," ucapnya.
Oleh karena itu, perempuan berjilbab ini mendukung DLH Situbondo agar menunda renovasi Alun-Alun Besuki. Menurutnya, renovasi alun-alun anggaran yang akan digunakan itu sekitar Rp 4 miliar. Dan jika direnovasi tahun ini, waktu yang tersedia juga terlalu mepet.
Jadi, pihaknya setuju jika renovasi ditunda tahun depan. “Sebab, selain waktunya yang pendek, alasan lain karena anggarannya akan digunakan untuk lomba Adipura dan pengadaan ekskavator," bebernya.
Perempuan yang menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Gerakan Indonesia Sejahtera (GIS) ini, juga menyayangkan sikap DLH Situbondo bila masih bersikukuh menggunakan desain kerajaan. Sebab, dia menganggap desain itu tidak sesuai dengan bangunan sejarah yang ada di sekitar alun-alun.
Dia kembali mewanti-wanti agar renovasi ini tidak sampai menghilangkan peninggalan-peninggalan bersejarah di sekitar alun-alun. Oleh karenanya, pemerintah daerah diminta rembukan terlebih dahulu dengan DPRD.
“Duduk bareng dengan Komisi III DPRD Situbondo, sehingga renovasi alun-alun ini tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat, khususnya bagi masyarakat Besuki," ungkapnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi lewat telepon selulernya, Kepala DLH Situbondo Achmad Yulianto enggan menanggapi lebih jauh pernyataan politisi PKS tersebut.
"Sudah ya, kalau saya ini sama dengan Komisi III DPRD Situbondo. Sekali lagi, kalau saya sesuai dengan Komisi III DPRD," jawabnya, singkat. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Syamsuri |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi